DPRD Sultra merasa dibohongi eksekutif dalam proses peminjaman dana ke Pusat Pembiayaan Infrastruktur Pembangunan (PPIP) untuk penganggaran sejumlah proyek jalan dan jembatan di daerah ini. DPRD berkesimpulan seperti itu setelah tim dari DPRD melakukan konsultasi ke pengelola PPIP di Jakarta, Kamis (6/9) lalu.
"Setelah kami melakukan pertemuan dengan pengelola PPIP, ternyata bail MoU Pemprov dengan PPIP maupun alokasi dan jumlah anggaran yang disetujui dalam proses peminjaman belum jelas. jadi kami benar-benar merasa dibohongi, karena dalam Pembahasan APBD yaqng lalu, Gubernur menyatakan bahwa dana PPIP akan turun dengan mudah, sehingga kami masukan dalam item APBD." kata Ketua DPRD Sultra LM Rusman Emba.
Dalam pertemuan dengan PPIP, DPRD Sultra mendapat penjelasan bahwa akhir september nanti tim PPIP baru akan melakukan verifikasi terhadap proposal pinjaman yang diajukan Pemprov Sultra. Sehingga, DPRD berkesimpulan hingga batas akhir pembahasan APBD-P Sultra keputusan PPIP belum jelas. sementara hal itu sangat membutuhkan, mengingat peminjaman dana PPIP sudah terlanjur masuk dalam dokumen APBD sultra 2012 " dari fakta ini masyarakat bisa mengetahui bahwa ternyata masalah dalam dalam proses pembahasan APBD -P bukian dari legislatif , tapi dari eksekutif. harusnya gubernur mengungkapkan secara terbuka terhadap masalah berkaitan dengan PPIP, jangan mengkambinghitamkan dewan . Gubernur harus jujur mengungkapkan bahwa adalah masalah dalam dengan PPIP,'' tegasanya.
Rusman juga juga mengklarifikasi adanya pernyataan bahwa DPRD sengaja menghalangi proses pekerjaan jalan yang di biayai dari PPIP, seperti jalan poros Raha - Lakapera, karena justru dewan dewan mendorong agar jalan itu segera di kerjakan namun melalaui proses pengkajian anggaran sesuai efektifitas dari prioritasnya.
" kami sangat kami sangat menyesalkan ungkapan dari gubernur bahwa DPRD menghalangi pekerjaan proyek tersebut , padahal kenyataanjustru masalahnya muncul deari eksekutif sendiri, karena tidak mampu menyediakan anggaran sesuai dengan komimen saat penyusunan APBD 2012 lalu. '' silahkan masyarakat mengkaji dan menelah sendiri mana yang berada di pihak yang benar dana salah. walaupun sebenarnya kami tidak berpolimik seperti ini , karena harusnya menjadi tanggungjawab bersama baik legislatif maupun eksekutif , tapi sudah terlanjur di ungkap di publik bahwa DPRD yang di salahkan , na sekarang kami buka faktanya.'' kata Rusman .
Rusman menguraikan , saat ini Badan Anggaran DPRD Sultra justru sedang mengkaji bedasarkan skala prioritas agar pembangunan jalan yang bersumber dari PPIP segerah di wujudkan , tapi dengan mengambilsumber pendapatn lain seperti PAD atau pendapatan lainnya.
" Sekarang tinggal pintar- pintarnya Badan Anggaran mengatur posisi keuangan sehingga ruas jalan yang benar - benar membutuhkan pekerjaan segerah direalisasikan,'' katanya.
Untuk di ketahui Pemprov. sultra melalui APBD 2012 mengajukan pinjaman dana ke PPIP sekitar RP 220 miliar yang rencananya untuk penganggaran pekerjaan ruas jalan provinsi dan 1 jembatan . tapi sayangnya hingga memasuki tahapan pembahasan APBD-p, kejelasan anggaran tersebut belum juiga ada , sehingga DPRD harus melakukan klarifikasi ke PPIP.
kesembilan poros jalan provinsi yang rencanakan nya akan dibiayai dari dana pinjaman PPIP yakni, poros Raha - Konda, Wanci - Bandara , raha - Lakapera , Kapuntori - Kamaru, Ronta Lambale - ereke, Alangga- Tinaggea , Abuki -Uluiwoi, Amonggedo - meluhu, Poli - polia - lapoa, serta pembangunan 1 jembatan Uluiwoi.....????